Kota Blitar Tanggap dan Peduli Perubahan Iklim

Fenomena perubahan iklim (climate change) merupakan isu global yang sudah mendunia. Hampir seluruh bagian dunia mengalami kondisi tersebut termasuk di Indonesia. Apabila dikaji lebih jauh aktor utama penyebabnya adalah juga karena ulah manusia yang tidak bijak dalam mengelola lingkungan. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa penyebab utama perubahan iklim adalah pemanasan global (global warming) yang diakibatkan meningkatnya gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. Radiasi matahari yang masuk ke bumi seharusnya sebagian dipantulkan lagi menuju angkasa luar. akan tetapi pantulan tersebut dihalangi oleh Gas Rumah Kaca yang ada di atmosfer . Fenomena ini lazim dikenal sebagai Efek Rumah Kaca (ERK). Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca menyebabkan akumulasi panas di atmosfer yang mempengaruhi sistem iklim global. Gas Rumah Kaca sendiri disebabkan oleh aktivitas manusia yang terbagi menjadi paling tidak enam jenis gas yaitu  Karbondioksida (CO₂) yang banyak dihasilkan dari buangan kendaraan bermotor maupun cerobong industri, Gas methan (CH₄) yang banyak dihasilkan dari sampah,  Nitrous oksida (N₂O) yang berasal dari kegiatan pertanian/pemupukan, transportasi dan industri, Hidrofluorokarbon (HFCs) yang berasal dari sistem pendingin, foam, pelarut dan pemadam kebakaran, Perfluorokarbon (PFCs) dan Sulfurheksafluorida (SF₆)  yang berasal dari proses industri Dari keenam gas ini data penelitian yang sudah ada menunjukkan CH₄ mempunyai global warming potential (potensi penyebab pemanasan global) 21 kali lebih besar daripada CO₂.

Berdasarkan kondisi tersebut ada dua hal yang telah disepakati sebagai upaya penanggulangan perubahan iklim yaitu mitigasi (pencegahan) dan adaptasi (penyesuaian). Mitigasi dilakukan sebagai upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sedangkan adaptasi bertujuan meningkatkan kemampuan adaptif manusia sebagai akibat perubahan lingkungan atau ekosistem karena perubahan iklim. Apabila tidak ada upaya untuk menurunkan laju emisi Gas Rumah Kaca (Mitigasi) maka dampak perubahan iklim 20-30 tahun mendatang akan sangat sulit dikendalikan dan kebutuhan adaptasi akan membutuhkan biaya yang sangat besar (Kemal Dervis, 2007).

Wujudkan Kota Blitar Sustainable City

Secara konsep ideal antara aktifitas manusia dalam memenuhi hajat hidupnya dan kualitas lingkungan seharusnya dapat berdiri sebagai dua sisi yang saling mendukung. Akan tetapi pada realitanya kedua hal ini bagai dua sisi yang kontradiktif, dalam arti ketika aktifitas manusia dalam bentuk apapun mencapai hasil yang memuaskan bagi pihak yang berkepentingan rata – rata diikuti oleh degradasi mutu lingkungan.

Ada berbagai faktor yang dapat menjelaskan kondisi tersebut diantaranya adalah pemakaian prinsip ekonomi yang digunakan secara tidak bijak dimana dengan modal seminimal mungkin mampu mencapai hasil maksimal tanpa disertai pemikiran keberlanjutan sistem. Hal lainnya adalah kepedulian tentang kualitas lingkungan yang relatif masih rendah dimana lingkungan akan terasa penting ketika sudah terjadi bencana akibat ulah manusia. Mungkin masih banyak lagi alasan untuk lagi untuk dapat menjelaskan kondisi di atas tapi mungkin lebih baik kita lebih berkonsentrasi untuk melihat sejenak apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan sinergi yang harmoni antara aktifitas manusia dan kualitas lingkungan sehingga tercipta konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Kota Blitar sebagai Kota kecil yang miskin sumber daya alam sangat potensial untuk pengembangan program menuju kota yang berkelanjutan ( Sustainable City) walaupun pada kenyataannya banyak tantangan yang harus dipikirkan langkah – langkah untuk menghadapinya.

Menunggu Aksi Program Ligkungan Kota Blitar 2010)

Tahun 2009 yang telah lewat tercatat sebagai periode bersejarah bagi proses pembangunan berwawasan lingkungan di Indonesia karena pada akhir tahun tersebut telah diterbitkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan (PPLH). Secara substansi terdapat perbedaan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan Undang – undang sebelumnya yaitu UU No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan terkait dengan kebijakan dan kebijaksanaan mengenai lingkungan.

Sebagai respon dari terbitnya Undang – undang tersebut tentunya Kota Blitar yang terkenal sebagai Kota Sanitasi juga telah menyiapkan program – program prioritas sebagai wujud partisipasi aktif dalam implementasi UU tersebut. Berdasar fakta di lapangan memang ada permasalahan – permasalahan krusial menyangkut lingkungan yang membutuhkan penanganan segera.

Beberapa hal yang perlu segera mendapat penanganan adalah pencemaran kali sumber wayuh dan sumber jaran sebagai akibat dari buangan sentra industri tahu di Kelurahan Pakunden. Dalam hal ini dituntut  adanya wisdom policy dari leading sector masalah  lingkungan di jajaran Pemerintah Kota Blitar, mengingat industri tahu juga merupakan penggerak sector perekonomian di Kota Blitar. Selain limbah tahu permasalahan limbah lainnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah limbah ternak yang selama ini belum terkelola dengan baik. Sama kasusnya seperti pada tahu permasalahan limbah ternak ini juga harus ditangani secara bijaksana mengingat peternakan juga merupakan penggerak sector ekonomi. Penanganan kedua limbah ini dapat dikembangkan menjadi siklus yang dapat dimanfaatkan misalnya sebagai biogas sebagai alternatif energi yang ramah lingkungan.

Hal lain yang juga memerlukan penanganan serius adalah ancaman matinya mata air di Kota Blitar dimana selama ini mata air merupakan aset alam yang cukup memberi kontribusi yang signifikan bagi masyarakat Kota Blitar. Penanganan mata air bisa dikembangkan dengan menggandeng sektor lain seperti diperuntukkan sebagai obyek wisata alam yang selama ini belum pernah dilakukan dan sebenarnya potensial untuk dilakukan.